OPTIMALISASI PERAN TNI AD DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

lndonesia secara geografis terletak diantara lempengan- lempengan dunia yang posisinya saling bertumbukkan yang menyebabkan terjadinya gempa. Letak geografis lndonesia yang terletak diantar lempengan lndoAustralia, Eurosia, dan lempengan Carolina (Pasifik) menyebabkan kemungkinan besar terjadinya gempa tektonik. Disisi lain letak geografis lndonesia yang terletak pada "cincin api pasifik" atau "Pacific fire ring” telah menyebabkan lndonesia mempunyai gunung berapi yang terbanyak di dunia yang sangat berpotensi menimbulkan gempa Vulkanik dan timbulnya erupsi yang dapat mengakibatkan bencana yang merenggut korban jiwa, harta dan materiil yang tidak sedikit.

Disamping itu letak geografis lndonesia berada pada garis Khatulistiwa yang menyebabkan lndonesia berada pada iklim tropis dimana iklim di lndonesia mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi tersebut dapat menimbulkan dampak terjadinya bencana apabila resapan air tidak berjalan alami atau normal. Banyaknya pembukaan lahan perkebunan secara liar, penebangan pohon yang liar tanpa diimbangi oleh penghijauan yang sinergis dapat mengakibatkan bencana alam diantaranya banjir bandang, tanah longsor. Selain itu lklim tropis yang dimiliki oleh Negara lndonesia pada saat musim kemarau sangat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan yang sangat membahayakan ekosisitem hutan dan menimbulkan bahaya kesehatan pernafasan.

Pemerintah dan para ahli sebenarnya sudah tahu dan menyiapkan langkah-langkah dalam mengatasi gempa namun langkah-langkah tersebut belum optimal. Teknologi dan ilmu pengetahuan belum mampu berbuat banyak dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam dan belum ada program grand strategy dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam, dalam hal ini sikap antisipatif masih kurang sehingga dari beberapa kejadian bencana yang terjadi beberapa tahun terakhir ini sepanjang tahun 1997 - 2010 telah menimbulkan ratusan ribu korban jiwa dan harta serta menimbulkan kerusakan yang sistemik pada sarana dan prasarana umum serta infrastruktur negara. Beberapa kejadian bencana alam di Indonesia sepanjang 1997-2010 berdasarkan data dari DlBl tercatat sebanyak 6637 kali terjadinya bencana sebagai berikut : (1) Gempa tektonik berkekuatian 9,3 SR dan tsunami di NAD tahun 2004 yang telah merenggut korban jiwa t 126.000 orang tewas serta telah menimbulkan kerusakan 50% infra struktur di NAD, (2) Gempa tektonik berkekuatan 5,9 SR di Yogyakarta pada tahun 2006 dengan korban tewas 3.098 dan kerusakan bangunan 3824, (3) Jebolnya waduk Sigintung 2009 yang diakibatkan karena longsornya tanah waduk dengan korban 90 tewas dan 100 orang hilang, (4) Banjir bandang di Wasior tahun 2010 dengan korban 300 orang tewas, 3760 luka-luka dan 9.016 KK mengungsi, (5) Gempa tektonik 7,2 SR dan tsunami di Mentawai dengan korban 448 orang tewas, 56 hilang, 498 dirawat dan 15.353 orang mengungsi, (6) Gempa vulkanik dan erupsi Gunung Merapi tanggal 12 November (data terakhir) korban 206 tewas,473luka bakar dan 360.55 penduduk diungsikan.

Bertolak dari data dan fakta serta kondisi obyektif tersebut maka TNI AD yang selama ini hanya terlibat dalam penanggulangan bencana sesaat setelah terjadinya
bencana namun kedepan di harapkan pelaksanaan penanggulangan bencana alam
menjadi suatu Grand Strategy TNI AD dalam emergency respons dan sudah masuk
dalam program dan anggaran TNIAD, sehingga sehingga TNIAD mempunyai kesiapan dalam sumber daya prajurit dan alat prasarananya dan pelaksanaan penanggulangan bencana alam akan berjalan dan berhasil guna dengan optimal. Dan dalam hal ini timbul pertanyaan " Bagaimana optimalisasi peran TNI AD dalam rangka penanggulangan bencana alam?"

Adapun nilai guna dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas prajurit TNI AD dalam penanggulangan bencana alam didarat dan sebagai bahan masukan bagi pimpinan TNI AD dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Sebagaimana yang telah ditulis diatas bahwa tugas penanggulangan bencana alam merupakan hal yang sangat krusial yang harus dilaksanakan oleh segenap eleman bangsa. Kekuatan dan soliditas suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana bangsa tersebut dapat berbuat yang terbaik untuk rakyatnya terutama dalam hal penanggulangan bencana alam untuk meminimalisasi sekecil mungkin korban yang diakibatkan oleh bencana. Presiden berdasarkan UU no 24 tahun 2OO7 tentang penanggulangan bencana alam telah menerbitkan Peraturan Presiden no 8 tahun 2008 dengan tugas antara lain memberikan pedoman terhadap usaha penanggulangan bencana alam mulai dari tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan merata, dan menetapkan standar administrasi dan kebutuhan. BerdasarXair naltersebut Mendagritelah mengeluarkan Permendagri no 4G tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang pedoman dan organisasi dan tata cara penanggulangan bencana di daerah. Sehingga berdasarkan Permendagri tersebut tingkat Propinsi dan Kabupaten telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dimana dengan terbentuknya badan tersebut diharapkan pelaksanaan penanggulangan bencana akan berjalan terencana, terarah dan terpadu. Pada kenyataannya masih banyak Pemerintah Daerah yang belum membentuk organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) disisi lain penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tugas dan fungsi pemerintah. Kondisitersebut berdampak pada kesiapan satgas PRC PB Satkowil dan Sat Non Kowil yang ada di jajaran TNI AD dalam penyiapan perangkat penanggulangan bencana di daerah, tetapi atas semangat dan kerja keras prajurit TNI AD dalam merespon dan melakukan tindakan di lapangan dalam penanggulangan bencana selalu mendapat respon yang positif dari berbagai pihak.

Namun hasil yang diperoleh pada penanggulangan bencana akhir-akhir ini dirasakan belum optimal, pada pelaksanaannya dilapangan masih banyak terdapat kendala-kendala di lapangan terutama pada penanganan dan penyelamatan korban hal tersebut diakibatkan karena keterbatasan alat dan prasarana yang memadai, tidak adanya alokasi anggaran TNI AD untuk penanggulangan bencana. Hal ini dapat dilihat pada saat terjadinya bencana alam di Wasior, Tsunami di Kabupaten Mentawai dan pada saat penanganan bencana alam meletusnya Gunung Merapi sehingga pelaksanaan penanggulangan berjalan kurang optimal Selain itu terdapat kendala-kendala lain diantaranya: (1) Masih belum tersosialisasinya dengan baik pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan baik ke semua instansi yang masuk dalam badan tersebut sehingga pada saat terjadinya bencana respon untuk berbuat masih belum terkoordinasi dengan baik, (2) Masih belum sinergisnya system penanggulangan bencana antara TNI AD dan Pemerintah. Dalam hal ini TNI AD tidak bisa tidak untuk tidak berperan dalam tugas penanggulangan bencana alam karena selama ini TNI dalam hal ini TNI AD yang paling cepat merespon terhadap terjadinya bencana.

Beberapa pertimbangan yang menjadikan TNI AD harus berperan dalam penanggulangan bencana antara lain sebagai berikut: (1) Sesuai dengan UU Rl no 34 tahun 2004 tentang TNI pasal (7) dan Perkasad Nomor perkasad 96/Xl/2009 tanggal 30 November 2009 tentang pedoman penanggulangan bencana alam di darat yakni TNI dalam hal ini TNI AD mempunyai tugas memberi bantuan kepada pemerintah dalam penanggulangan bencana yang terjadi di darat , melalui koordinasi dengan semua unsur aparat yang terkait, mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat dana sampai pada tahap rehabilitasi dan rekontruksi, (2) Eskalasi bencana alam yang terjadi di lndonesia 5 tahun terakhir ini sangat tinggi dan mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa dan harta benda, (3) Terbatas sumberdaya nasional yang akan mempengaruhi kesiapan pelaksanaan penanggulangan bencana, dimana alat dan prasrana serta fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah dan TNI AD pada pelaksanaan penanggulangan masih terbatas sehingga hasilnya tidak optimal, (4) Belum tersosialisasinya kepada masyarakat bahwa penanggulangan bencana alam merupakan salah satu tugas pokok dalam OMSP TNI AD dan merupakan Civic Mission TNI sehingga apabila sudah tersosialisasi kepada masyarakat akan meningkatkan citra TNI AD di masyarakat, (5) Masih belum terpadunya pelaksanaan penanggulangan bencana antara TNI AD dengan pemerintah dimana pelibatan TNI AD sebagian besar hanya pada saat rehabilitasi dan rekontruksi, padahal pada sesaat terjadinya bencana alam TNIAD yang paling pertama merespon dengan berbagai aksi kemanusiaan yang sudah diakui oleh masyarakat pada umumnya.

Menghadapi hal tersebut, ditawarkan beberapa konsep upaya yang dapat dilaksanakan oleh TNI AD agar berperan secara optimal dalam melaksanakan penanggulangan bencana antara lain sebagai berikut : (1) Tahap Pra Bencana : (a)
preventiv (Pencegahan). Dalam hal ini yang sangat berperan adalah Satkowil dan jajarannya yakni dengan melaksanakan sosialisasi terhadap kemungkinan bencana
yang dapat terjadi kepada seluruh masyarakat di wilayah masing-masing, sosialisasi
tentang peraturan- peiaturan maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan
penanggulangan bencana, (b) Mitigasi (Penjinakkan). Aparat satkowil bersama-sama dengan pemda setempat melokalisir masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang rawan bencana untuk ditempatkan pada daerah yang aman dan jauh dari daerah bencana, melakukan pengecekkan terhadap Dam(waduk), bersama-sama Pemda dan masyarakat setempat membuat tanggul untuk mengalirkan banjir bandang maupun banjir lahar, (c) Kesiapsiagaan. Dalam hal ini Satkowil dan Pemda setempat melaksanakan latihan kesiapsiagaan untuk melatih masyarakat agar tanggap pada saat terjadinya bencana, melaksanakan geladi lapang bencana bersama masyarakat setempat yang bertujuan untuk menguji protap penanggulangan bencana yang telah dibuat oleh TNIAD dan BPBD atau Pemda.

Selain itu pada tahap ini tindakan yang harus dilakukan oleh Satkowil bersama- sama dengan pemerintah adalah sebagai herikut : (1) Melakukan pendataan terhadap jumlah penduduk di daerah kemungkinan terjadinya bencana, (2\ Melakukan inventarisasi terhadap tempat-tempat yang dapat digunakan sebagi posko bencana, dapur umum, dan tempat-tempat pengungsian, (3) Bersama-sama     dengan BPBD melaksanakan sosialisasi secara terus menerus dan pengawasan kepada instansi-instansi yang masuk dalam organisasi BPBD sehingga instansi tersebut tahu akan tugas dan fungsinya, (4) Bersama sama dengan BPBD membuat petia rawan bencana di daerah masing-masing kemudian melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kemungkinan ancaman terjadinya bencana sehingga masyarakat akan selalu tanggap dalam rnenghadapi bencana.

(2) Tahap tanggap darurat ( Emergency Respons), Pada tahap ini yang paling berperan adalah Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana PRC PB Satkowil dengan dibantu oleh Satpur , Satbanpur dan Satbanmin serta Pemda (BPBD) setempat dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : (1) Bergerak dengan cepat melaksanakan pencarian korban dan mayat, (2) Melaksanakan evakuasi terhadap masyarakat yang masih terisolir di daerah bencana dan evakuasi terhadap pengungsi, (3) Mendirikan dapur-dapur umum dan posko-posko bencana serta penampungan pengungsian, (4) Bersama-sama dengan BPBD atau Pemda setempat mendistribusikan bantuan logistik, sandang, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan oleh korban bencana,(5) Memberikan lnformasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang perkembangan terjadinya bencana, (6) Mengerahkan seluruh potensi dan elemen masyarakat yang ada baik aparat Polri maupun organisasi kemanusiaan yang ada agar pelaksanaan penanggulangan dapat berjalan satu kendali dan sinergis, (6) Melaporkan secara terus menerus perkembangan bencana kepada komando atas.

(3) Tahap pasca bencana. Pada tahap ini yang paling berperan adalah Satkowil dibantu dengan Satbanpur karena untuk Satgas PRC PB ditarik pada saat tahap pasca bencana untuk melakukan rehabilitasi dan rekontruksi pada saat pasca bencana adapun kegiatan pada saat rehabilitasi adalah : (1) Melakukan pendataan terhadap korban manusia serta kerugian-kerugian lain yang diakibatkan oleh bencana, (2) Melaksanakan pendataan terhadap sarana dan prasarana serta infrastruktur yang telah rusak, (3) Bersama-sama dengan Pemda setempat melaksanakan kegiatan medis yakni terapi traumatis untuk mengembalikan kembali kejiwaan masyarakat yang mengalami trauma dan tekanan jiwa akibat bencana. Pada saat tahap rekontruksi kegiatan yang dilaksanakan adalah : (1) Melaksanakan pembangunan infrastrukur dan fasilitas umum seperti sekolah, jalan jembatan, sehingga aktivitas masyarakat segera pulih, (2) Melaksanakan rekontruksi ringan dengan membangun fasilitas umum yang vital yang di pakai oleh masyarakat seperti WC, Kamar mandi Fasilitas kesehatan sehingga kegiatan masyarakat akan segera pulih kembali, (3) Melaksanakan pembangunan dengan menggunakan manejemen pembangunan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara adil dan merata dan berjalan sesuai dengan skala prioritas dan kepentingan publik.

Dari uraian tulisan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Letak geografis lndonesia yang berada diantara lempeng dunia yaitu lempengan Euroasia
dan lempengan lndoaustralia dan lempengan Carolina (Pasifik) telah mengakibatkan lndonesia mempunyai potensi bencana alam yang besar, (2) Penanggulangan bencana antara TNI AD dan pemerintah akan berhasil guna dan berdaya guna dengan optimal apabila penyelenggaraan penanggulangan berjalan dengan terencana, terarah dan terpadu mulai dari tahap Pra Bencana, tahap Tanggap Darurat dan tahap Pasca Bencana, (3) Penanggulangan bencana alam oleh TNI AD tidak hanya bersifat sebagai pelibatan saja namun dimasukkan dalam program grand strategy emergency respons sebagai bagian dari Rencana Strategis TNI AD.

Sebagai rekomendasi, disarankan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana alam TNI AD didukung dengan alokasi anggaran yang memadai sebagai bagian dari program penanggulangan bencana TNIAD.

Demikian essay ini dibuat sebagai gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas bagi prajurit TNI AD dalam penanggulangan bencana alam di darat, semoga dapat bermanfaat.

KOSTRAD

KOMANDO CADANGAN STRATEGIS ANGKATAN DARAT

MARKAS KOSTRAD
Jl. Merdeka Timur No.3
Jakarta Pusat
Indonesia